SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA DI KOTA PADANG

Penulis

  • Suhanah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia
  • Asnawati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan keharusan menyatakan kehalalan produk pelaku usaha melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terhadap UU tersebut, banyak pelaku usaha terutama dari kalangan mikro dan kecil belum mengetahui implementasi dan implikasi dari UU tersebut. Secara bersamaan, banyak pihak telah melakukan sosialisasi terhadap implementasi UU tersebut dan sekaligus juga mendampingi para pelaku usaha, termasuk salah satunya upaya yang dilakukan oleh tim dari Satuan Tugas (Satgas) Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Artikel ini bertujuan untuk memotret proses pendampingan dan sosialisasi terhadap implementasi kewajiban pengurusan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang dilakukan satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, secara terfokus di Kota Padang. Metode pendampingan dilakukan dalam beberapa cara yaitu layanan langsung dengan membuka counter untuk konsultasi pelaku usaha, melalui pertemuan online dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hasil pendampingan satgas Halal Kanwil Sumatera Barat ini cukup dirasakan manfaatnya bagi kalangan pelaku usaha karena mereka telah mengantongi sertifikat halal. Dampaknya, secara ekonomi usaha mereka terus berjalan dan secara agama mempunyai nuansa kedekatan pada anjuran syariat.

 

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Mastuki, “Mengurai Benang Kusut Sertifikasi Halal,” 2012. [Online]. Available: https://kemenag.go.id/berita/read/512549/mengurai-benang-kusut-sertifikasi-halal.

Y. Del Rosa, I. Agus, and M. Abdilla, “Peran Daya Saing Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Kuliner Kota Padang Berbasis Pangan Halal,” Bisnis Dharma Andalas, vol. 21, no. 2, pp. 195–209, 2019.

R. T. P. Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ( UMK ) di Kabupaten Madiun,” Istithmar J. Stud. Ekon. Syariah, vol. 6, no. 7, pp. 43–58, 2022.

T. Hidayati and E. F. Primadhany, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah),” J. Huk. Ius Quia Iustum, vol. 28, no. 2, pp. 373–395, 2021.

S. Suparto, D. D, D. Yuanitasari, and A. Suwandono, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia,” Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada, vol. 28, no. 3, p. 427, 2016.

U. Latifah, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus,” JIOSE J. Indones. Sharia Econ., vol. 1, no. 1, pp. 41–58, 2022.

I. Padillah, A. Ridwan, and T. Sukayat, “Strategi Komunikasi Teman Halal Dalam Mensosialisasikan Halal Lifestyle,” Tabligh J. Komun. dan Penyiaran Islam, vol. 6, pp. 125–142, 2021.

D. Astuti, S. Bakhri, M. Zulfa, and S. Wahyuni, “Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau,” J. Pendidik. dan Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 2, no. 1, pp. 23–32, 2020.

I. Sukoco, D. Fordian, F. Fauzan, and L. Kurniawati, “Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran,” Kumawula J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 4, no. 2, p. 344, 2021.

A. Susanti, “Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021,” J. Educ. Adm. Training, Relig., vol. 3, no. 1, pp. 33–43, 2022.

Unduhan

Diterbitkan

2022-12-15

Cara Mengutip

Suhanah, dan Asnawati. “SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA DI KOTA PADANG”. Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat 5, no. 2 (Desember 15, 2022): 256–262. Diakses Februari 23, 2024. https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/mak/article/view/5183.

Terbitan

Bagian

Articles
Share |