TINJAUAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL PROYEK THAMRIN NINE TAHAP KONSTRUKSI


Latifah Hanif, Vinka Alviana Susanti

Abstract


Proyek Thamrin Nine berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No.9 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Proyek ini memiliki luas seluruh bangunan 350.168 m2 dengan ketinggian bangunan mencapai 69 lantai ditambah dengan 6 lantai basement. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012, Proyek Thamrin Nine termasuk proyek yang berkewajiban memiliki AMDAL. Sebagaimana disebutkan pada peraturan tersebut bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan dalam bidang pembangunan gedung berkewajiban memiliki AMDAL adalah memiliki luas bangunan lebih dari 10.000 m2. Tujuan dibuat Proyek Akhir ini adalah untuk melakukan evaluasi apakah bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam dokumen RKL dan RPL dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pelaksanaannya sesuai atau tidak sesuai, serta menemukan solusi dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RKL dan RPL tersebut. Metode penulisan Proyek Akhir ini adalah melakukan studi literatur, pengumpulan data, survei lapangan, menganalisis kesesuaian, menemukan permasalahan dan kendala beserta solusinya, lalu menarik kesimpulan. Dari hasil analisis sebagai besar dokumen RKL dan RPL telah dilaksanakan. Kesesuaian pelaksanaan dokumen RKL dan RPL secara umum dapat dikatakan sesuai.
Kata Kunci : RKL, RPL, Thamrin Nine Jakarta Pusat.

Full Text:

PDF

References


Amsyari, F. 1989. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Boediningsih, W. 2011. Dampak Kepadatan Lalu Lintas Terhadap Polusi Udara . JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No.20. april 2011, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 119-138.

Cahyo, F.K.D., & Hapsari, Ayu Niken. 2018. TINJAUAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL PROYEK FN TOWER TAHAP KONSTRUKSI. Depok, Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga. 2009. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No.011/BM/2009, 7-9.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2017.

Data Pekerjaan Kelurahan DKI Jakarta. www.data.jakarta.go.id. (diakses 22 Juni 2019).

Fauziah, E.N., & Lindawati. 2016. Studi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tahap Konstruksi Proyek Menara Pertiwi. Depok, Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1995. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 Tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.

(2001). Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 Tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM. 2009. Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Jakarta.

(2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per;indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

(2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Jakarta.

Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1996. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Jakarta.

Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1996. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Jakarta.

Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta.

(2012). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jakarta.

Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta.

Rosalina, A., & Mawadah, S. 2015. Studi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tahap Konstruksi Proyek Atlanta Residences Kota Depok. Depok. Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.

Setiawan, B., & Rahmi, D.H. 2002. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Suratmo, F.G. 1993. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 134.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.